Penegakan Hukum Warga Negara Asing yang Melakukan Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia yang Tidak Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal

Abstract

Perkawinan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia tidak serta-merta mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing tersebut, kecuali dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Sbr, yang menimbulkan pertanyaan mengenai status kewarganegaraan serta akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia tidak mengubah status kewarganegaraan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan naturalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari perspektif hukum keimigrasian Indonesia, Mohd Rizal Bin Ilias terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta tindakan administratif berupa deportasi.