Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Dina Octavia Dina Octavia; Rahmawaty Rahmawaty; Sultan Rexy Adji Sultan Rexy Adji

doi:10.59945/jpnm.v2i1.147

Authors

Dina Octavia Dina Octavia Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten
Rahmawaty Rahmawaty Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten
Sultan Rexy Adji Sultan Rexy Adji Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, Banten

DOI:

https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.147

Keywords:

Cawapres, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Politik

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menuai pro dan kontra dalam kontestasi politik indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumen pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait implikasi kebijakan batasan usia cawapres. Hasil analisis menunjukkan bahwa polemik ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang kompleks dalam masyarakat terkait batasan usia cawapres, yang dapat memengaruhi arah demokrasi Indonesia. Argumen pro mencakup regenerasi kepemimpinan dan peningkatan peluang bagi generasi muda, sementara argumen kontra menyoroti potensi diskriminasi terhadap individu yang lebih tua. Polemik ini mencerminkan kompleksitas isu demokrasi dan perlunya kajian mendalam untuk memahami dampak kebijakan terkait batasan usia cawapres. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai polemik terkait batasan usia calon wakil presiden dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait.

References

Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 16–25.

BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11), 626–638. https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329

Farhaini, Nurul, et al. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1), 4093–4096.

Lutfi Kurniawan, Y., Farrel Piyantoni, C., Angga Permana, R., & Ketut Candra Kasih, N. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(6), 192–197.

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Etik dan Peri. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(1).

Sugitanata, A. (2023). BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE A . Pendahuluan Munculnya perdebatan seputar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia untuk mencalonkan diri. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 127–146.

Susianto. (2024). Mahkamah Konstitusi : Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa. Binamulia Hukum, 12(2), 459–471. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695

Wahab, S. (2019). Birokrasi Indonesia Era Reformasi: Dilema Birokrasi dalam Proses Demokrasi. Jurnal Communitarian, 2(1), 134–146. https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.94

Ziruddin, A., Rahman, K., & Maulidi, M. . (2023). Merawat Negara Hukum. GUEPEDIA.