Implementasi Penugasan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banten Utara Dalam Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Abstract

Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023, PT PLN (Persero) diwajibkan menyediakan infrastruktur pengisian listrik bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif dan implementasi di wilayah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Utara. Identifikasi masalah penelitian ini: (1) bagaimana implementasi penugasan PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB berdasarkan peraturan tersebut; dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas hukum dan teori negara kesejahteraan sebagai pisau analisis, dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penugasan belum sepenuhnya efektif ditinjau dari efektivitas hukum. Secara formal, 22 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah terpasang, mekanisme perencanaan teknis telah dijalankan, dan skema kerja sama dengan pihak swasta telah dilaksanakan. Namun, dari aspek substansi hukum, regulasi tidak memuat standar distribusi berbasis wilayah maupun indikator keberhasilan yang terukur. Dari aspek struktur hukum, birokrasi persetujuan anggaran yang terpusat dan ketiadaan jalur koordinasi dengan pemerintah daerah menghambat percepatan pembangunan SPKLU. Dari aspek sarana dan budaya hukum, keterbatasan kapasitas teknis jaringan distribusi serta rendahnya adopsi kendaraan listrik menyebabkan infrastruktur yang tersedia belum dimanfaatkan optimal. Teridentifikasi lima faktor pendukung, yaitu regulasi yang jelas, kapasitas kelembagaan UP3, ketersediaan jaringan distribusi, digitalisasi sebagai modernisasi  dan skema kerja sama swasta, serta lima faktor penghambat meliputi ketimpangan distribusi SPKLU, hambatan birokrasi, keterbatasan teknis jaringan, kendala operasional digital, dan rendahnya adopsi kendaraan listrik.