Rekonstruksi Doktrin Utmost Good Faith Dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Berbasis Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan norma dalam penerapan doktrin utmost good faith sebagai dasar penolakan klaim asuransi jiwa, khususnya terkait penentuan fakta material, tingkat kesalahan tertanggung, dan proporsionalitas akibat hukum berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan norma tersebut dan merumuskan rekonstruksi penerapan doktrin utmost good faith berbasis proporsionalitas, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deskriptif-preskriptif serta interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 251 KUHD belum memberikan parameter substantif yang memadai untuk menilai materialitas informasi, pengetahuan tertanggung, tingkat kesalahan, pengaruh terhadap keputusan underwriting, relevansi informasi dengan risiko, dan kecukupan pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, tetapi belum menyelesaikan seluruh persoalan substantif tersebut. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi normatif melalui tujuh parameter pengujian, yaitu materiality test, knowledge test, culpability test, underwriting impact test, risk relevance test, proof test, dan proportional remedy. Kerangka tersebut diharapkan menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum asuransi yang lebih terukur, adil, dan memberikan kepastian hukum melalui pembedaan konsekuensi berdasarkan tingkat pelanggaran, tanpa mengabaikan kewajiban pengungkapan informasi maupun perlindungan konsumen.