Insentif PPh Final untuk UMKM Pada Saat dan Setelah Masa Covid 19

Authors

  • Nadhira Ramadhina Hadiputri Universitas Islam Bandung
  • Muthia Andra Andriana Universitas Islam Bandung
  • Rahadi Giri Kusumah Universitas Islam Bandung
  • Rini Irianti Sundari Universitas Islam Bandung

DOI:

https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i5.1728

Keywords:

Insentif, Pajak, UMKM, Covid 19

Abstract

Pemerintah mengakibatkan tidak sedikit pelaku usaha khususnya sektor UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Besarnya beban operasional pengusaha ditambah katidakpastian pasar mengakibatkan banyak pelaku UMKM merugi hingga gulung tikar. Disamping beban operasional pelaku UMKM pun dibebankan kewajiban untuk membayar pajak, khususnya PPH pasal 23. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Insentif Pajak khususnya PPH final pasal 23. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberian insentif pajak untuk UMKM selama pandemic dan setelah pandemi.

References

Burton, R., & Ilyas, W. B. (2007). Hukum pajak (Edisi ke-3). Salemba Empat.

Hendayana, Y., Riantani, S., & Dyahrini, W. (2020). Pelatihan dan pengetahuan tentang perpajakan secara online di era pandemi COVID-19. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 3.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi terbaru. Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Rahmawati, E. (2021). Insentif PPh final ditanggung pemerintah selama pandemi COVID-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3(1), 81–97.

Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada masa pandemi COVID-19. Educoretax, 1(2).

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi COVID-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 76–86.

Susanto, A. D. (2020). Penggunaan informasi akuntansi oleh pelaku usaha mikro dalam pengambilan keputusan usaha. Jurnal Akuntansi, 1–11.

Thaha, A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. BRAND: Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, 2(1), 147–153.

Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2), 280–302.

Downloads

Published

2026-11-19

How to Cite

Hadiputri, N. R., Andriana, M. A., Kusumah, R. G., & Sundari, R. I. (2026). Insentif PPh Final untuk UMKM Pada Saat dan Setelah Masa Covid 19. JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 4(5). https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i5.1728