Penegakan Hukum Terhadap Praktik Korupsi dan Dugaan Kartel dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Indonesia

Abstract

Program Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk merespons dampak sosial-ekonomi pandemi. Bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19 merupakan sebuah kebutuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi, dan dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer atau pokok dalam situasi darurat tersebut. Namun, pelaksanaan program ini diwarnai praktik korupsi dan indikasi persekongkolan usaha yang mengarah pada kartel dalam proses pengadaan dan distribusi paket bantuan. Pada Mei - Juni 2020, masyarakat dan lembaga pemantau seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mulai menerima laporan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi bansos COVID-19, terutama di wilayah Jabodetabek. Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, yang menjatuhkan sanksi denda lebih dari Rp17,5 miliar kepada 6 (enam) perusahaan, serta ditetapkan oleh KPK ada 5 orang pelaku korupsi, salah satunya Menteri Sosial Indonesia dan pihak swasta yang melakukan suap dan penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi hambatan, baik dari sisi koordinasi antar lembaga penegak hukum maupun lemahnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kasus ini menegaskan pentingnya pembenahan sistem hukum dan penguatan integritas aparatur dalam upaya mencegah praktik kartel dan korupsi di masa krisis.