Evaluasi Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
DOI:
https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i1.983Keywords:
RPPLH, Evaluasi Kebijakan, Lingkungan Hidup, ;Pemerintah DaerahAbstract
Krisis lingkungan yang semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam dan degradasi ekosistem Meningkatnya krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan degradasi ekosistem menuntut kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap provinsi menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, implementasi RPPLH di tingkat daerah menunjukkan capaian yang beragam. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan RPPLH di tingkat provinsi serta menilai integrasinya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif evaluatif dengan pendekatan evaluasi ex-ante, ongoing, dan ex-post melalui analisis input, process, output, dan outcome. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi telah menyusun RPPLH, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi publik. Beberapa provinsi telah mampu mengintegrasikan RPPLH dengan dokumen perencanaan daerah, sementara daerah lain masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan RPPLH bergantung pada kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, dan ketersediaan data lingkungan yang akurat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas daerah dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.
References
Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan publik. AIPI Bandung
Albaar, M. R., Kom, S., Kom, M., Syahrial, Z., & Halimatus Syakdiah, M. M. (2019). Evaluasi Pengelolaan Diklat Teknis. uwais inspirasi indonesia.
Ambyar, Dr, M.Pd. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. (Google Book)
Anisa Fitri, D. (2023). Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah Studi Kasus Di Smp It Permata Bunda Islamic Boarding School (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 11-11.
Arikunto, S. (2021). Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3. Bumi aksara.
Atika, D. B., & Suminar, R. (2023). Analisis Koordinasi Antar Stakeholders Dalam Program Pengembangan Kota Hijau Di Kota Bandar Lampung. Wacana Publik, 12(2), 67–73
Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Bridgman,J. &DavisG,2000,AustralianPolicyHamdbook,Allen& Unwin,NSW
Budiati, L., & Sikumbang, R. (2014). Good Governance: Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Faiz, A., Putra, N. P., & Nugraha, F. (2022). Memahami makna tes, pengukuran (measurement), penilaian (assessment), dan evaluasi (evaluation) dalam pendidikan. Jurnal Education and development, 10(3), 492-495.
Fitzpatrick, Sanders James R & Wothen Blaine R. 2011. Program Evaluation : alternative approaches and practical guidelines. Boston : Pearson
Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An integrated socio-economic-environmental model to address sustainable development and sustainability. Sustainability, 15(13), 10682.
Haryadi, H. P., (2024). Tindak Pidana Lingkungan. Sinar Grafika.
Haryanto, J. T., & Martha, L. F. (2017). Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jurnal Konstitusi, 14(2), 262-294.
Jamil, Z. A. (2018). Evaluasi Manajemen Mah’ad Al-Jami’ah Perguruan Tinggi Agama Islam. Tadbir: jurnal studi manajemen pendidikan, 2(1), 1-22.
Jones, C. O. (1984). Introduction to the study of public policy.
Kirkpatrick, Donald & James Kirkpatrick. 2008. Evaluating Training Programs (The Four Level), Boston : Westchester Book Group
Leontinus, G. (2022). Program dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) dalam hal masalah perubahan iklim di Indonesia. Jurnal Samudra Geografi, 5(1), 43-52.
Muharika, D. (2019). Metodologi penelitian evaluasi program. Alfabeta.
Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2), 1-14.
Musfah, J. (2012). Peningkatan kompetensi guru: Melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktik. Kencana.
Mustafa, P. S. (2021). Model discrepancy sebagai evaluasi program pendidikan. Palapa, 9(1), 182-198.
Nugroho., Riant., 2009., Public Policy., Yogyakarta: UGM Press.
Oktopiani, L. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Proyek Kereta Cepat Whoosh Di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Darma Agung, 32(3), 298-316.
Purnama Wati, Evi. 2018. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal: Bina Lingkungan Hidup. Volume 3, Nomor1, Oktober 2018.
Rahmawati, F. A., & Indrahti, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Layanan Arsip Statis Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 6(1), 271-280.
Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 24(2), 192-105.
Simarmata, D. S., Tresiana, N., & Hutagalung, S. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Administrativa, 3(3), 343-359.
Sudjana, N. (2008). Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharsimi A. & Cepi Safruddin. 2014. Evaluasi program Pendidikan (pedoman teoritis bagi mahasiswa dan praktisi Pendidikan). Jakarta : Bumi aksara
Syaifudin, N. (2023). Evaluasi Program Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
Undang – undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementeriam Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wollman, Helmut dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (edtr)., 2007., Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods., 2007.,New York: CRC Press., Taylor & Francis Group.
Wollman, J. E. (2007). “Are We on the Same Book and Page?” The Value of Shared Theory and Vision. Language Arts, 84(5), 410-418.
Wulida, Z. W. (2024). Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup. Wasaka Hukum, 12(1), 40-57.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.







